Autos.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengumumkan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah pemberlakuan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 100 persen, khusus untuk kendaraan listrik berbasis baterai nikel.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional, dari hulu hingga hilir, sekaligus memanfaatkan posisi Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia.
Skema Insentif Berjenjang, Nikel Jadi Prioritas
Toyota bZ4X BEV
Dalam skema yang disiapkan pemerintah, besaran PPN DTP akan dibagi secara berjenjang, mulai dari 40 persen hingga 100 persen. Perbedaan utama tidak lagi hanya mengacu pada Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), melainkan juga pada jenis teknologi baterai yang digunakan.
Purbaya menegaskan bahwa insentif penuh 100 persen akan diberikan kepada mobil listrik berbasis baterai nikel atau Nickel Manganese Cobalt (NMC). Sementara itu, kendaraan listrik dengan baterai non-nikel seperti Lithium Iron Phosphate (LFP) tetap akan mendapat dukungan, tetapi dengan besaran insentif yang lebih rendah.
“Kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Insentif ini adalah instrumen fiskal untuk memastikan industri hulu hingga hilir kita berjalan. Mobil dengan baterai non-nikel seperti LFP tetap kami dukung, namun insentifnya akan berada di bawah 100 persen,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya pada awal Mei 2026.
Dampak ke Pasar EV Indonesia
Kebijakan ini diperkirakan akan mengubah peta persaingan pasar mobil listrik di Indonesia. Produsen yang memiliki rantai pasok baterai berbasis nikel berpotensi mendapat keuntungan paling besar, sementara merek yang mengandalkan LFP perlu menyesuaikan strategi harga dan produk.
Berikut gambaran sederhananya:
| Kategori Baterai | Estimasi Insentif PPN DTP | Dampak pada Brand |
|---|---|---|
| Nikel (NMC) | Hingga 100% | Menguntungkan produsen seperti Hyundai dan Kia yang memiliki rantai pasok baterai nikel lokal. Harga jual berpotensi turun signifikan. |
| Non-Nikel (LFP) | 40%–70% | Menjadi tantangan bagi merek seperti BYD dan Wuling yang mayoritas memakai LFP. Strategi harga dan margin perlu disesuaikan. |
Hyundai dan Mitra Lokal Berpeluang Unggul
Kona EV 2024
Dengan adanya pabrik sel baterai hasil kolaborasi Hyundai dan LG di Karawang, produk seperti Ioniq 5 dan model-model mendatang berpeluang menjadi lebih kompetitif di pasar. Jika insentif PPN DTP 100 persen benar-benar diberlakukan, harga on-the-road bisa turun lebih jauh dibandingkan kompetitor berbasis LFP.
Tekanan untuk Brand Berbasis LFP
Di sisi lain, produsen yang mengandalkan baterai LFP harus menghitung ulang strategi mereka. Meski LFP dikenal lebih efisien dari sisi biaya produksi, selisih insentif yang cukup besar bisa mengikis keunggulan harga di pasar ritel Indonesia.
Dorongan untuk Investasi Baterai Generasi Baru
Kebijakan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah masih ingin menjaga fokus pada ekosistem nikel, di tengah tren global yang mulai melirik teknologi baterai alternatif seperti LFP. Indonesia tampaknya ingin memastikan diri tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat manufaktur baterai NMC di kawasan.
Target Insentif 2026
Pemerintah menargetkan kuota insentif untuk 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit motor listrik sepanjang 2026. Implementasi teknis, termasuk verifikasi jenis baterai, akan dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Sistem perpajakan ditargetkan siap dalam dua minggu ke depan, dengan penerapan efektif mulai Juni 2026.
